Permintaan Bahan Bakar Non Subsidi Pertamina Terus Melonjak

     – Tren penjualan bahan bakar gasoline non subsidi PT Pertamina (Persero) kini telah mencapai 45% dari total konsumsi gasoline yang saat ini mencapai 91 ribu KL per hari menyusul terjadinya penurunan permintaan Premium oleh masyarakat.

Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro mengatakan tren penjualan bakar non subsidi Pertamina, yaitu Pertamax Series dan Pertalite semakin hari semakin meningkat. Jika pada semester I 2016 lalu rata-rata hanya sekitar 15 ribu KL per hari atau 20% dari total permintaan gasoline, pada 20 hari pertama September 2016 konsumsinya telah mencapai 40,837 KL per hari atau 45% dari total konsumsi gasoline.

“Perkembangan ini tentu sangat menggembirakan karena menunjukkan bahwa masyarakat konsumsi di Tanah Air sudah benar-benar bisa menerima inovasi produk yang dilakukan Pertamina. Kami akan terus meningkatkan ketersediaan Pertamax Series dan Pertalite di lebih banyak SPBU untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik,” kata Wianda.

Berdasarkan statistik tren penjualan BBM oleh Pertamina, Pertalite mengalami lonjakan paling tinggi di mana konsumsi pada September telah mencapai sekitar 25 ribu KL per hari. Pada semester I 2016 lalu rata-rata konsumsi Pertalite masih sekitar 6.500 KL per hari.

Sinergi Pertamina - Bank Syariah Mandiri, Perkuat Kerja Sama Ekonomi Syariah

JAKARTA – PT Pertamina (Persero) bersama Bank Syariah Mandiri (BSM) pada hari ini sepakat mendukung inisiatif pemerintah dalam meningkatkan peran perbankan syariah melalui kerja sama penggunaan jasa dan produk perbankan berdarasakan prinsip syariah.

Nota kesepahaman ditandatangani Direktur Keuangan Pertamina Arief Budiman dan Direktur Utama Bank Syariah Mandiri Agus Sudiarto, mencakup pemanfaatan produk-produk dana seperti tabungan mudharabah, giro wadiah institusi dan deposito maupun pemanfaatan produk-produk pembiayaan seperti kepemilikan rumah, cicil emas, gadai emas, kendaraan bermotor dan jenis pembiayaan lainnya dengan akad murabahah, mudharabah, ijarah dan musyarakah.

Direktur Utama BSM Agus Sudiarto menyampaikan kerja sama ini dukungan BUMN dalam hal ini Pertamina terhadap perkembangan perbankan syariah di Indonesia. ‘’Kami berterima kasih telah diberikan kesempatan untuk memberikan layanan sekaligus solusi transaksi keuangan syariah bagi Pertamina dan seluruh jajaran pegawainya” kata Agus Sudiarto.

Pertama di Asia, Pertamina dan KAI Kembangkan Penggunaan LNG sebagai Bahan Bakar Kereta Api

YOGYAKARTA – PT Pertamina (Persero) dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) hari ini melakukan uji coba penggunaan LNG sebagai bahan bakar Kereta Api di Balai Yasa Yogyakarta. Kegiatan yang merupakan bagian dari program konversi penggunaan High Speed Diesel (HSD) menjadi Liquified Natural Gas (LNG) dalam operasional Kereta Api merupakan yang pertama di Asia Tenggara.

Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro menyatakan uji coba penggunaan LNG sebagai bahan bakar Kereta Api yang  dikembangan Pertamina dan KAI merupakan yang pertama kali di Asia dan hal ini sebagai bagian dari upaya dukungan kedua BUMN tersebut dalam mendorong pemanfaatan LNG untuk transportasi

Respon Positif, 1 Minggu launching Pertamax Turbo Tembus angka 110 KL / Hari

 – Satu Minggu setelah launching di wilayah Jawa Timur, antusiasme konsumen untuk mencoba Pertamax Turbo terus menunjukkan tren positif. Semenjak dilakukan launching minggu lalu pada event GIIAS Surabaya 2016 tanggal 30 September 2016, Pertamax Turbo telah berhasil menembus konsumsi rata-rata harian sebesar 110 KL per hari.

Area Manager Communication & Relations Heppy Wulansari hingga saat ini total penjualan produk BBM unggulan beroktan 98  telah mencapai angka 776 KL. “Total penjualan dari awal diluncurkan hingga saat ini mencapai 776 KL dengan rata-rata penjualan 110 KL per hari. Jumlah SPBU yang menyediakan Pertamax Turbo kini sudah mencapai 51 SPBU di 9 Kota dan Kabupaten di Jawa Timur,” ucap Heppy.

Sembilan Kotamadya dan Kabupaten yang sudah menyediakan outlet SPBU Pertamax Turbo di Jawa Timur adalah Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Gresik, Kabupaten Jombang, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Pasuruan, Kapupaten Malang, dan Kota Malang.

Daftar Harga BBK Tmt 15 Oktober 2016

Berikut adalah daftar harga Bahan Bakar Khusus (BBK) terhitung mulai tanggal 15 Oktober 2016 :

Propinsi	PERTAMAX	PERTAMAX  PLUS	Pertamina  DEX	Dexlite	Pertalite	Pertamax  Turbo
Kepulauan Riau		8.450	8.300			9.000
Riau		8.400	8.750	7.050	7.300	8.850
Batam/FTZ		8.400	7.600	7.050	7,300	8.850
Nangroe Aceh Darussalam	7.700	8.400	8.700	6.750	6.900	8.850
Sumatera Barat	7.700	8.400	8.400	6.750	6.900	8.850
Sumatera Utara	7.500	8.400	8.200	6.750	6.900	8.850
Bangka Belitung	7.700		9.800	6.750	6.900
Bengkulu	7.500		8.450	6.750	6.900
Jambi	7.700		8.750	6.900	7.100
Lampung	7.700		8.300	6.900	7.100
Sumatera Selatan	7.700	8.400	8.300	6.900	7.100	8.850
Banten	7.350	8.250	8.100	6.750	6.900	8.700
DKI Jakarta	7.350	8.250	8.100	6.750	6.900	8.700
Jawa Barat	7.350	8.250	8.100	6.750	6.900	8.700
Bandung - Cimahi	7.350	8.250				8.700
DI Yogyakarta	7.450	8.350	8.200	6.750	6.900	8.800
Jawa Tengah	7.450	8.350	8.200	6.750	6.900	8.800
Bali	7.450	8.350	8.300	6.750	6.900	8.800
Jawa Timur	7.450	8.350	8.200	6.750	6.900	8.800
Nusa Tenggara Barat	7.700	8.400	8.350	6.750	6.900	8.850
Nusa Tenggara Timur	8.400	9.650	8.350	6.750	6.900	10.400
Kalimantan Barat		8.400	9.100	6.900	7.100	9.050
Kalimantan Selatan	7.500		9.100	6.900	7.100
Kalimantan Tengah	7.500		9.100	6.900	7.100
Kalimantan Timur	7.500		9.100	6.900	7.100
Kalimantan Utara	7.600		9.100	6.900	7.100
Gorontalo	8,600			6.900	7.100
Sulawesi Barat	8.450	9.300	9.750	6.900	7.100	10.050
Sulawesi Selatan	7.900	9.300	9.750	6.900	7.100	10.050
Sulawesi Tengah	8.100			6.900	7.100
Sulawesi Tenggara	8.200		9.750	6.900	7.100
Sulawesi Utara	8.200			6.900	7.100
Maluku	9.050		17.400
Maluku Utara	10.550
Papua	9.850	15.100	15.200	6.900	7.100	15.850
Papua Barat	10.350

Iran Resmi Jadi Pemasok Baru LPG Untuk Pertamina

SITUBONDO – PT Pertamina (Persero) hari ini melakukan lifting perdana kargo LPG eks Iran dengan Kapal Very Large Gas Carrier (VLGC) Pertamina Gas 2, di Pelabuhan Kalbut Situbondo yang merupakan momentum bersejarah dengan masuknya Iran sebagai negara pemasok baru LPG untuk Indonesia.

Muatan LPG sebanyak 44.000 metrik ton (MT) tersebut dibawa dari Iran setelah selesai dilakukan loading dari Pelabuhan Asaluyeh dengan menempuh perjalanan sekitar 13 hari. Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto berkesempatan menyambut kedatangan Kapal VLGC Pertamina Gas 2 pengangkut LPG perdana dari Iran tersebut di Pelabuhan Kalbut, Situbondo.

“Berkat kerja keras dan kerjasama yang baik dari semua pihak baik di internal maupun eksternal dalam penyiapan administrasi, keuangan dan operasi,  sehingga kapal Pertamina Gas 2 yang membawa kargo LPG (Butane/Propane), telah tiba di Kalbut, Situbondo hari ini, dengan selamat sekaligus menandai babak baru kerjasama Pertamina-NIOC dan menjadi pintu pembuka bagi kerjasama perdagangan Indonesia-Iran yang lebih signifikan," kata Dwi saat menyambut kedatangan kru Kapal VLGC Pertamina Gas 2 di Pelabuhan Kalbut.

Pertamina Tetapkan Rekind Sebagai Pelaksana Proyek Pipa Bawah Laut dan Single Point Mooring RU VI Balongan

JAKARTA – PT Pertamina (Persero) dan PT Rekayasa Industri (Rekind) hari ini menandatangani kontrak proyek Engineering, Procurement, Construction, Installation and Commissioning (EPCIC) Subsea Pipeline (SPL) and Single Point Mooring (SPM) dan Flushing System Facilities untuk kilang RU VI Balongan.

Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Pengolahan Pertamina Rachmad Hardadi dan Direktur Utama Rekayasa Industri Jobi Triananda Hasjim disaksikan oleh Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta. Rekind akan bertindak selaku pimpinan konsorsium yang menangani seluruh fase EPCIC tersebut dan bermitra dengan InterMoor Pte., Ltd.

Konsorsium Rekind dan InterMoor terpilih sebagai pelaksana EPCIC proyek setelah melalui proses tender yang dilakukan Pertamina. Proyek yang sangat penting bagi upaya mendukung peningkatan kehandalan operasional RU VI Balongan ditargetkan tuntas dalam 23 bulan terhitung sejak ditandatanganinya kontrak.

Pembangunan Proyek yang berlokasi di Balongan, Kabupaten Indramayu Jawa Barat ini bertujuan untuk menggantikan dan meningkatkan fasilitas loading/unloading SPM berkapasitas 150.000 Deadweight Tonnage (DWT) dan jaringan offshore pipeline Pertamina. Fasilitas SPM dan jaringan offshore pipeline yang baru memiliki kapasitas 165.000 DWT, jaringan ganda 32”offshore pipeline, onshore pipeline, dan fasilitas flushing system, fasilitas ini diharapkan mampu meningkatkan efektifitas operasional loading/unloading.

Bupati Badung Himbau PNS Gunakan LPG Non Subsidi

Bali – Pertamina bekerjasama dengan para pimpinan pemerintah daerah di wilayah kerja MOR V Jatim Balinus terus melakukan inisiatif dalam mendukung program Pemerintah agar subsidi di sector Energi khususnya subsidi bahan bakar rumah tangga LPG tepat sasaran.

 
Salah satu inisiatif yang dilakukan adalah dengan memberikan sosialisasi dan himbauan penggunaan LPG Non Subsidi bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Badung yang dilakukan oleh oleh Bupati Kabupaten Badung I Nyoman Giri Prasta di lapangan olahraga Puspem Badung, Bali (14/10).
 
I Nyoman Giri Prasta saat penyampaian himbauan selepas acara senam pagi bersama mengatakan bahwa sudah kewajiban seorang Abdi Negara untuk mendukung program Pemerintah, apalagi jika program tersebut dapat mengurangi beban dana subsidi sehingga bisa digunakan untuk mempercepat pembangunan di Indonesia. “LPG 3 Kg bersubsidi ditujukan untuk masyarakat yang berhak, yang kurang mampu, oleh karena itu kita sebagai PNS yang berpenghasilan cukup dan mampu, jangan menggunakan LPG 3 Kg bersubsidi yang memang bukan untuk kita” tegas I Nyoman Giri Prasta.
Selain itu beliau menambahkan “saat ini bersama kita juga ada dari pihak Pertamina yang akan menjelaskan keunggulan produk LPG Non Subsidinya yaitu Bright Gas. Serta memfasilitasi jika ada diantara Bapak-Ibu yang ingin melakukan penukaran tabung dari LPG 3 Kg Bersubsidi ke Bright Gas” ujar I Nyoman Giri Prasta.

Pertamina Resmikan Instalasi Anjungan PHE-24 di Lepas Pantai Madura

Surabaya – Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto meresmikan instalasi anjungan lepas pantai PHE-24, yang merupakan bagian dari lapangan terintegrasi tahap pertama (Proyek EPCI-1) di wilayah kerja PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (PHE WMO), Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di  bawah pengawasan dan pengendalian SKK Migas.

Pembangunan proyek EPCI-1, saat ini sedang memulai instalasi anjungan lepas pantai PHE-12 dan PHE-24 di wilayah kerja West Madura Offshore. Dua  fasilitas produksi tersebut akan ditambatkan sekitar 55-70 meter di atas permukaan laut.

Fasilitas produksi migas lapangan terintegrasi ini akan dilengkapi dengan Central Processing Platform 2 (CPP2).  Fasilitas CPP2 akan memulai perjalanan dari lokasi fabrikasi di Cilegon, Banten pada pertengahan Oktober ini.  Ketiga fasilitas ini diharapkan dapat selesai terpasang di lepas pantai paling lambat akhir November mendatang.

“Pengembangan lapangan terintegrasi ini merupakan bagian dari usaha Pertamina untuk meningkatkan kontribusi hingga 40% pada produksi minyak nasional pada tahun 2019. Saat ini Pertamina baru berkontribusi sekitar 23% dari total produksi minyak nasional sebesar 830.000 barel per hari,” ujar Dwi Soetjipto.

Dalam kesempatan tersebut Dwi Soetjipto juga memberikan apresiasi kepada PHE WMO dimana dalam pengembangan lapangan terintergarsi  Anjungan PHE-24, PHE-12 dan CPP2 ini memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) lebih dari 60% dan mendapat penghargaan dari Dirjen Migas Kementerian ESDM.

Spesifikasi Produk Euro 5 Pertamina Percepat RDMP RU V Balikpapan

BALIKPAPAN – PT Pertamina (Persero) siap mengakselerasi penyelesaian proyek Refinery Development Master Plan RU V Balikpapan menjadi 2021 dengan kualitas produk setara Euro V.

Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia Pertamina Rachmad Hardadi mengatakan RDMP RU V Balikpapan semula Pertamina bermitra dengan JX Nippon. Namun, tuturnya, dalam perjalanan pembahasannya akhirnya Pertamina memutuskan untuk membangun sendiri kilang tersebut.

“Fokus kami dapat menyelesaikan proyek itu dengan budget yang rasional dan juga tenggat waktu sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. Setelah Pertamina evaluasi, akhirnya diputuskan kami bangun sendiri,” tutur Hardadi.

Bahkan, lanjut dia, Pertamina berpotensi melakukan percepatan penyelesaian RDMP RU V Balikpapan dalam dua tahapan. Juni 2019, katanya, proyek RDMP tahap pertama dengan investasi sebesar US$2,6 miliar akan tuntas dengan spesifikasi produk level Euro 2 dengan peningkatan kapasitas pengolahan dari 260 ribu barel per hari menjadi 360 ribu barel per hari.

“Kalau bisa cepat, mengapa harus lambat. Bahkan sesuai dengan perkembangan terakhir, di mana terdapat aspirasi untuk produksi BBM dengan spesifikasi Euro 5 dan kami akan penuhi aspirasi tersebut bahkan dengan target waktu yang lebih cepat,” katanya.

Kebut Persiapan NGRR Bontang, Pertamina Akan Optimalkan Aset Badak NGL

JAKARTA -  PT Pertamina (Persero) akan optimalkan aset-aset PT Badak NGL untuk mendukung upaya percepatan pelaksanaan proyek New Grass Root Refinery (NGRR) Bontang, Kalimantan Timur.

Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia Pertamina Rachmad Hardadi mengatakan NGRR Bontang yang berkapasitas 300 ribu barel per hari merupakan proyek dengan skema public private partnership dengan Pertamina selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJBK). Menurut dia, pemilihan Bontang sebagai lokasi NGRR dimaksudkan untuk dapat melakukan akselerasi pembangunan.

Lokasi proyek di Bontang, katanya, berdampingan dengan lokasi operasi  PT Badak NGL, anak perusahaan dengan 50% sahamnya dikuasai Pertamina, yang mengoperasikan kilang LNG. Dia menjelaskan selain ketersediaan lahan yang sangat krusial, beberapa fasilitas dan infrastruktur pendukung operasi kilang LNG, seperti 21 unit boiler kualitas tinggi, pembangkit listrik, tangki penyimpanan, dan fasilitas umum lainnya dapat digunakan untuk mendukung pengoperasian kilang NGRR Bontang nantinya.

“Dari sisi lahan yang saat ini sangat krusial dalam pelaksanaan proyek, kami tidak perlu lagi melakukan pengadaan dan itu dapat menghemat waktu. Beberapa fasilitas berkelas dunia yang sekarang digunakan untuk Kilang LNG Bontang juga dapat dukung proyek kilang BBM. Jadi, kesimpulannya kami tidak perlu harus mulai dari nol. Dengan dilaksanakan di Bontang, Pertamina dapat memulai proyek dari titik 5 dari skala 10,” katanya kepada Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI dalam kunjungan kerjanya ke Bontang dan Balikpapan.

Amandemen PSC Blok Mahakam Melalui Total E&P Indonesie, Pertamina Siapkan Kegiatan Pengeboran Mahakam Mulai 2017

JAKARTA – PT Pertamina (Persero) siapkan investasi senilai US$180 juta pada masa transisi pengambilalihan Blok Mahakam pada 2017. Investasi tersebut dimaksudkan untuk menjaga tingkat produksi blok tersebut setelah dilakukannya amandemen production sharing contract Mahakam.

Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto mengatakan amandemen production sharing contract Blok Mahakam untuk periode 2018-2038 dilakukan untuk menjadi jalan bagi Pertamina melakukan langkah transisi dengan baik mulai 2017. Amandemen tersebut telah ditandatangani oleh Pertamina Hulu Mahakam, anak perusahaan Pertamina, dan Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi (SKKMigas) hari ini, Selasa (25/10).

“Amandemen PSC ini memungkinkan Pertamina untuk memulai langkah transisi pengelolaan Blok Mahakam lebih awal, yaitu per 1 Januari 2017 dengan tujuan menjaga tingkat produksi dari wilayah kerja penghasil gas terbesar ini. Selanjutnya kami akan melakukan pembicaraan detail dengan Total E&P Indonesie sebagai operator saat ini guna memastikan transisi berjalan dengan baik,” kata Dwi.

Dia melanjutkan Pertamina Hulu Mahakam telah menyusun Work Program and Budget (WP&B) Blok Mahakam 2017 dan tengah difinalisasi. Berdasarkan WP&B tersebut, dibantu oleh Total E&P Indonesie sebagai pelaksana, Pertamina Hulu Mahakam menyiapkan kegiatan pengeboran tahun 2017 dengan target 19 sumur dengan nilai investasi sekitar US$180 juta.

SKKMigas tengah menyiapkan petunjuk teknis pelaksanaan WP&B Pertamina Hulu Mahakam dengan prinsip kegiatan yang dilaksanakan oleh Total E&P Indonesie dengan basis ‘no cost no profit’, dengan semua biaya dan risiko kegiatan menjadi beban Pertamina Hulu Mahakam. Sumur pemboran ditargetkan mulai produksi pada 1 Januari 2018.

Sementara itu, Pertamina Hulu Mahakam bersama Total E&P Indonesie dan Inpex Corporation sedang menyelesaikan perjanjian alih kelola yang meliputi Transfer of Operatorship Agreement (TOA) dan Bridging Agreement (BA). TOA yang telah ditandatangani para pihak pada 29 Juli 2016 akan diselaraskan dengan amandemen PSC Blok Mahakam, sedangkan BA diperlukan terkait dengan bantuan pelaksanaan kegiatan Pertamina Hulu Mahakam oleh Total Indonesie pada periode tahun 2017

“Kami menargetkan penyelesaian Bridging Agreement dan amandemen TOA pada akhir November 2016,” pungkas Dwi.

Pertamina Dukung Penuh Pemerintah Wujudkan BBM Satu Harga untuk Papua dan Papua Barat

YAHUKIMO –  Presiden RI Joko Widodo mewujudkan kebijakan Bahan Bakar Minyak satu harga di Papua yang diharapkan dapat mempercepat gerak perekonomian di wilayah Propinsi yang didominasi oleh pegunungan dan dataran tinggi tersebut.

Hari ini Presiden RI didampingi oleh Menteri BUMN Rini Soemarno dan Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto meresmikan Penggunaan Pesawat Air Tractor pengangkut BBM yang akan mendukung penerapan kebijakan satu harga di Papua.

Kondisi Geografis di wilayah pegunungan dan pedalaman Papua relatif sulit untuk dijangkau mengingat konektivitas antar daerah belum sepenuhnya terhubung akibat keterbatasan infrakstruktur transportasi darat. Hal ini mengakibatkan biaya logistik untuk mengangkut BBM menjadi sangat tinggi karena sebagian besar diangkut dengan menggunakan moda transportasi udara.

Harga BBM Premium berkisar antara 25 ribu sampai 55 ribu per liter, bahkan pernah mencapai 150 – 200 ribu per liter. Hal tersebut akibat belum adanya moda transportasi yang dedicated. Melihat kondisi tersebut, Presiden menginstruksikan kebijakan “BBM Satu Harga” sehingga masyarakat Papua dapat menikmati BBM dengan harga sama dengan wilayah lainnya.