Bupati Badung Himbau PNS Gunakan LPG Non Subsidi

Bali – Pertamina bekerjasama dengan para pimpinan pemerintah daerah di wilayah kerja MOR V Jatim Balinus terus melakukan inisiatif dalam mendukung program Pemerintah agar subsidi di sector Energi khususnya subsidi bahan bakar rumah tangga LPG tepat sasaran.

 
Salah satu inisiatif yang dilakukan adalah dengan memberikan sosialisasi dan himbauan penggunaan LPG Non Subsidi bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Badung yang dilakukan oleh oleh Bupati Kabupaten Badung I Nyoman Giri Prasta di lapangan olahraga Puspem Badung, Bali (14/10).
 
I Nyoman Giri Prasta saat penyampaian himbauan selepas acara senam pagi bersama mengatakan bahwa sudah kewajiban seorang Abdi Negara untuk mendukung program Pemerintah, apalagi jika program tersebut dapat mengurangi beban dana subsidi sehingga bisa digunakan untuk mempercepat pembangunan di Indonesia. “LPG 3 Kg bersubsidi ditujukan untuk masyarakat yang berhak, yang kurang mampu, oleh karena itu kita sebagai PNS yang berpenghasilan cukup dan mampu, jangan menggunakan LPG 3 Kg bersubsidi yang memang bukan untuk kita” tegas I Nyoman Giri Prasta.
Selain itu beliau menambahkan “saat ini bersama kita juga ada dari pihak Pertamina yang akan menjelaskan keunggulan produk LPG Non Subsidinya yaitu Bright Gas. Serta memfasilitasi jika ada diantara Bapak-Ibu yang ingin melakukan penukaran tabung dari LPG 3 Kg Bersubsidi ke Bright Gas” ujar I Nyoman Giri Prasta.

Pertamina Resmikan Instalasi Anjungan PHE-24 di Lepas Pantai Madura

Surabaya – Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto meresmikan instalasi anjungan lepas pantai PHE-24, yang merupakan bagian dari lapangan terintegrasi tahap pertama (Proyek EPCI-1) di wilayah kerja PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (PHE WMO), Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di  bawah pengawasan dan pengendalian SKK Migas.

Pembangunan proyek EPCI-1, saat ini sedang memulai instalasi anjungan lepas pantai PHE-12 dan PHE-24 di wilayah kerja West Madura Offshore. Dua  fasilitas produksi tersebut akan ditambatkan sekitar 55-70 meter di atas permukaan laut.

Fasilitas produksi migas lapangan terintegrasi ini akan dilengkapi dengan Central Processing Platform 2 (CPP2).  Fasilitas CPP2 akan memulai perjalanan dari lokasi fabrikasi di Cilegon, Banten pada pertengahan Oktober ini.  Ketiga fasilitas ini diharapkan dapat selesai terpasang di lepas pantai paling lambat akhir November mendatang.

“Pengembangan lapangan terintegrasi ini merupakan bagian dari usaha Pertamina untuk meningkatkan kontribusi hingga 40% pada produksi minyak nasional pada tahun 2019. Saat ini Pertamina baru berkontribusi sekitar 23% dari total produksi minyak nasional sebesar 830.000 barel per hari,” ujar Dwi Soetjipto.

Dalam kesempatan tersebut Dwi Soetjipto juga memberikan apresiasi kepada PHE WMO dimana dalam pengembangan lapangan terintergarsi  Anjungan PHE-24, PHE-12 dan CPP2 ini memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) lebih dari 60% dan mendapat penghargaan dari Dirjen Migas Kementerian ESDM.

Spesifikasi Produk Euro 5 Pertamina Percepat RDMP RU V Balikpapan

BALIKPAPAN – PT Pertamina (Persero) siap mengakselerasi penyelesaian proyek Refinery Development Master Plan RU V Balikpapan menjadi 2021 dengan kualitas produk setara Euro V.

Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia Pertamina Rachmad Hardadi mengatakan RDMP RU V Balikpapan semula Pertamina bermitra dengan JX Nippon. Namun, tuturnya, dalam perjalanan pembahasannya akhirnya Pertamina memutuskan untuk membangun sendiri kilang tersebut.

“Fokus kami dapat menyelesaikan proyek itu dengan budget yang rasional dan juga tenggat waktu sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. Setelah Pertamina evaluasi, akhirnya diputuskan kami bangun sendiri,” tutur Hardadi.

Bahkan, lanjut dia, Pertamina berpotensi melakukan percepatan penyelesaian RDMP RU V Balikpapan dalam dua tahapan. Juni 2019, katanya, proyek RDMP tahap pertama dengan investasi sebesar US$2,6 miliar akan tuntas dengan spesifikasi produk level Euro 2 dengan peningkatan kapasitas pengolahan dari 260 ribu barel per hari menjadi 360 ribu barel per hari.

“Kalau bisa cepat, mengapa harus lambat. Bahkan sesuai dengan perkembangan terakhir, di mana terdapat aspirasi untuk produksi BBM dengan spesifikasi Euro 5 dan kami akan penuhi aspirasi tersebut bahkan dengan target waktu yang lebih cepat,” katanya.

Kebut Persiapan NGRR Bontang, Pertamina Akan Optimalkan Aset Badak NGL

JAKARTA -  PT Pertamina (Persero) akan optimalkan aset-aset PT Badak NGL untuk mendukung upaya percepatan pelaksanaan proyek New Grass Root Refinery (NGRR) Bontang, Kalimantan Timur.

Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia Pertamina Rachmad Hardadi mengatakan NGRR Bontang yang berkapasitas 300 ribu barel per hari merupakan proyek dengan skema public private partnership dengan Pertamina selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJBK). Menurut dia, pemilihan Bontang sebagai lokasi NGRR dimaksudkan untuk dapat melakukan akselerasi pembangunan.

Lokasi proyek di Bontang, katanya, berdampingan dengan lokasi operasi  PT Badak NGL, anak perusahaan dengan 50% sahamnya dikuasai Pertamina, yang mengoperasikan kilang LNG. Dia menjelaskan selain ketersediaan lahan yang sangat krusial, beberapa fasilitas dan infrastruktur pendukung operasi kilang LNG, seperti 21 unit boiler kualitas tinggi, pembangkit listrik, tangki penyimpanan, dan fasilitas umum lainnya dapat digunakan untuk mendukung pengoperasian kilang NGRR Bontang nantinya.

“Dari sisi lahan yang saat ini sangat krusial dalam pelaksanaan proyek, kami tidak perlu lagi melakukan pengadaan dan itu dapat menghemat waktu. Beberapa fasilitas berkelas dunia yang sekarang digunakan untuk Kilang LNG Bontang juga dapat dukung proyek kilang BBM. Jadi, kesimpulannya kami tidak perlu harus mulai dari nol. Dengan dilaksanakan di Bontang, Pertamina dapat memulai proyek dari titik 5 dari skala 10,” katanya kepada Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI dalam kunjungan kerjanya ke Bontang dan Balikpapan.

Amandemen PSC Blok Mahakam Melalui Total E&P Indonesie, Pertamina Siapkan Kegiatan Pengeboran Mahakam Mulai 2017

JAKARTA – PT Pertamina (Persero) siapkan investasi senilai US$180 juta pada masa transisi pengambilalihan Blok Mahakam pada 2017. Investasi tersebut dimaksudkan untuk menjaga tingkat produksi blok tersebut setelah dilakukannya amandemen production sharing contract Mahakam.

Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto mengatakan amandemen production sharing contract Blok Mahakam untuk periode 2018-2038 dilakukan untuk menjadi jalan bagi Pertamina melakukan langkah transisi dengan baik mulai 2017. Amandemen tersebut telah ditandatangani oleh Pertamina Hulu Mahakam, anak perusahaan Pertamina, dan Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi (SKKMigas) hari ini, Selasa (25/10).

“Amandemen PSC ini memungkinkan Pertamina untuk memulai langkah transisi pengelolaan Blok Mahakam lebih awal, yaitu per 1 Januari 2017 dengan tujuan menjaga tingkat produksi dari wilayah kerja penghasil gas terbesar ini. Selanjutnya kami akan melakukan pembicaraan detail dengan Total E&P Indonesie sebagai operator saat ini guna memastikan transisi berjalan dengan baik,” kata Dwi.

Dia melanjutkan Pertamina Hulu Mahakam telah menyusun Work Program and Budget (WP&B) Blok Mahakam 2017 dan tengah difinalisasi. Berdasarkan WP&B tersebut, dibantu oleh Total E&P Indonesie sebagai pelaksana, Pertamina Hulu Mahakam menyiapkan kegiatan pengeboran tahun 2017 dengan target 19 sumur dengan nilai investasi sekitar US$180 juta.

SKKMigas tengah menyiapkan petunjuk teknis pelaksanaan WP&B Pertamina Hulu Mahakam dengan prinsip kegiatan yang dilaksanakan oleh Total E&P Indonesie dengan basis ‘no cost no profit’, dengan semua biaya dan risiko kegiatan menjadi beban Pertamina Hulu Mahakam. Sumur pemboran ditargetkan mulai produksi pada 1 Januari 2018.

Sementara itu, Pertamina Hulu Mahakam bersama Total E&P Indonesie dan Inpex Corporation sedang menyelesaikan perjanjian alih kelola yang meliputi Transfer of Operatorship Agreement (TOA) dan Bridging Agreement (BA). TOA yang telah ditandatangani para pihak pada 29 Juli 2016 akan diselaraskan dengan amandemen PSC Blok Mahakam, sedangkan BA diperlukan terkait dengan bantuan pelaksanaan kegiatan Pertamina Hulu Mahakam oleh Total Indonesie pada periode tahun 2017

“Kami menargetkan penyelesaian Bridging Agreement dan amandemen TOA pada akhir November 2016,” pungkas Dwi.

Pertamina Dukung Penuh Pemerintah Wujudkan BBM Satu Harga untuk Papua dan Papua Barat

YAHUKIMO –  Presiden RI Joko Widodo mewujudkan kebijakan Bahan Bakar Minyak satu harga di Papua yang diharapkan dapat mempercepat gerak perekonomian di wilayah Propinsi yang didominasi oleh pegunungan dan dataran tinggi tersebut.

Hari ini Presiden RI didampingi oleh Menteri BUMN Rini Soemarno dan Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto meresmikan Penggunaan Pesawat Air Tractor pengangkut BBM yang akan mendukung penerapan kebijakan satu harga di Papua.

Kondisi Geografis di wilayah pegunungan dan pedalaman Papua relatif sulit untuk dijangkau mengingat konektivitas antar daerah belum sepenuhnya terhubung akibat keterbatasan infrakstruktur transportasi darat. Hal ini mengakibatkan biaya logistik untuk mengangkut BBM menjadi sangat tinggi karena sebagian besar diangkut dengan menggunakan moda transportasi udara.

Harga BBM Premium berkisar antara 25 ribu sampai 55 ribu per liter, bahkan pernah mencapai 150 – 200 ribu per liter. Hal tersebut akibat belum adanya moda transportasi yang dedicated. Melihat kondisi tersebut, Presiden menginstruksikan kebijakan “BBM Satu Harga” sehingga masyarakat Papua dapat menikmati BBM dengan harga sama dengan wilayah lainnya.